cara merawat payudara anda ladies

TATA CARA MERAWAT PAYUDARA AGAR SELALU KENCANG

1. Gunakanlah Bra Yang Sesuai – Ini sangat penting sekali, untuk itu gunakan bra yang nyaman saat anda pakai, mudah menyerap keringat dan pada saat anda berolah raga sebaiknya anda juga menggunakan bra yang khusus untuk berolah raga.

2. Lakukanlah Olahraga yang berhubungan dengan payudara, misalnya senam ringan dengan tujuan untuk memperkuat otot dada. Gerakan senam yang dilakukan setiap hari secara rutin akan membentuk otot-otot dada. Lakukan latihan ini secara berlanjut agar mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Pijat payudara – Pijatan ini bisa anda lakukan sendiri. Caranya, gunakanlah minyak essensial hangat (bisa campuran cendana dan kayu manis) lalu mulailah memijat dari bahu dan belikat supaya ketegangan atau stress hilang. Lalu mulai pijat payudara anda secara perlahan kearah dalam selama 15 kali dilanjutkan kearah luar selama 15 kali. Lakukan pijat ini secara rutin, seminggu tiga kali. Setelah itu anda bisa langsung mandi dengan air hangat agar sirkulasi darah menjadi lancar.

4. Istirahat yang cukup – Apa hubungannya payudara indah dan kencang dengan tidur yang cukup? payudara adalah bagian dari tubuh juga. Jika tubuh kelelahan, seluruh bagian tubuh yang lainpun ikut kelelahan. Mata sembab, kulit kusam, wajah pucat tak sehat, payudarapun ikut merasakan stress, sehingga metabolisme tubuh tidak berjalan dengan semestinya. dan jika ini terjadi, maka lama kelamaan, payudara anda akan menjadi kendur dan turun.

5. Oleskan payudara dengan minyak zaitun untuk menjaga kelembapannya. dan Untuk hasil yang maksimal, lakukan pijatan ringan dengan gerakan yang lembut.
6. Jika di akhir hari Anda tidak berkeringat berlebihan, hindari pemakaian sabun di area seputar puting susu (areola) saat mandi. Beberapa jenis sabun dapat membuat kulit di sekitar payudara menjadi kering.

7. Hindari kegiatan menggosok payudara dengan handuk secara kasar setelah selesai mandi. karena dengan menggosok secara kasar bisa mengakibtkan puting susu terasa sakit dan perih sesudahnya.

PENDAPATAN NASIONAL

PENDAPATAN NASIONAL

Konsep Pendapatan Nasional

 

“Pada Kesempatan kali ini ekonomi kelas x .blogspot.com akan membahas mengenai Konsep Pendapatan Nasional, mulai dari pengertian, pendekatan penghitungan dsb. Materi ini saya ulas guna untuk memudahkan kalian memahami konsep ekonomi mikro dan ekonomi makro”

 

 

Secara umum pendapatan nasional dapat diartikan sebagai total pendapatan faktor produksi, atau total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yakni tenaga kerja, modal, dan tanah. Untuk lebih memahami apa itu pendapatan nasional kita akan mempelajari beberapa konsep/pengertian yang akan kita bahas satu persatu di antaranya:

 

1.    Pendekatan/Metode Produksi (Produk Domestik Bruto/PDB)

 

Berdasarkan metode ini pendapatan nasional adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Dengan metode ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan setiap nilai tambah (value added) proses produksi di dalam masyarakat (warga negara asing dan penduduk)  dari berbagai lapangan usaha suatu negara dalam kurun waktu satu periode (biasanya satu tahun). Di dalam suatu perekonomian, di negara-negara maju atau di negara-negara berkembang, barang dan jasa diproduksikan bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut, melainkan oleh penduduk negara lain. Selalu didapati produk nasional diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri. Perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara dan membantu menaikan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Perusahaan multinasional tersebut menyediakan modal, teknologi, dan tenaga ahli kepada negara tempat perusahaan itu beroperasi. Dengan demikian, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diprodusikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebutdan asing.

 

Komponen-komponen pendapatan nasional yang termasuk dalam penghitungan dengan metode produksi, di antaranya, adalah sebagai berikut.

a.   Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan

b.  Pertambangan dan penggalian

c.   Industri pengolahan

d.  Listrik, gas, dan air minum

e.  Bangunan

f.   Perdagangan, hotel, dan restoran

g.   Pengangkutan dan komunkasi

h.  Bank dan lembaga keuangan lainnya

i.    Sewa rumah

j.    Pemerintahan dan pertahanan

k.   Jasa-jasa

 

 Hasil produksi dari setiap lapangan usaha tersebut dijumlahkan dalam satu tahun lalu dikalikan harga satuan masing-masing. Maka rumusnya adalah:

 

                                                     Y=(Q1.P1)+(Q2.Q2)+…(Qn.Pn)

 

K eterangan:

Y = Pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto)

Q = Jumlah barang

 P = Harga barang

 

2. Pendekatan/Metode Pengeluaran (Produk Nasional Bruto/PNB)

 

Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dapat diartikan sebagai jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa dalam  satu periode, biasanya satu tahun.  Berdasarkan metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh pelaku ekonomi (rumah tangga, perusahaan, pemerintah, masyarakat luar negeri) di dalam suatu negara selama periode tertentu (satu tahun). Hasil penghitungannya disebut Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) adalah konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. 

 

Dalam menghitung PNB, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan  oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Karena faktor-faktor produksi yang dimiliki warga negara suatu negara terdapat di negara itu sendiri atau luar negeri, nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor yang digunakan di luar negeri juga dihitung di dalam PNB. Sebaliknya, dalam PNB tidak dihitung produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik penduduk atau perusahaan  negara lain yang digunakan di negara tersebut.

 

Komponen-komponen yang termasuk pendapatan nasional menurut metode pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. Rumah tangga dengan jenis pengeluaran Konsumsi 
    ( Consumption/ C )

2. Perusahaan dengan jenis pengeluaran Investasi ( Investment/ I )

3. Pemerintah dengan jenis pengeluaran, Pengeluaran Pemerintah 
    ( Government Expenditure/ G )

4. Masyarakat luar negeri dengan jenis pengeluaran Ekspor – Impor 
   (Export – Import/ X-M )

 

Dengan Y sebagai Produk Nasional Bruto, maka maka didapat rumus sebagai berikut :

 

Y = C + I + G + (X – M)

 

 

*) Jika PNB (GNP) tersebut dibagi jumlah penduduk, akan menghasilkan pendapatan per kapita.          

 

3. Pendekatan/Metode Pendapatan (Pendapatan Nasional/PN)

 

 

Pendapatan nasional menurut pendekatan ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi (rumah tangga) yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu.

 

Lebih jelasnya dapat dilihat komponen-komponen pendapatan nasional menurut metode pendapatan yaitu berikut :

1. Alam dengan sewa (rent/ r ) sebagai balas jasa

2. Tenaga kerja dengan upah/gaji (wage/ w ) sebagai balas jasa

3. Modal dengan bunga (Interest/ i ) sebagai balas jasa

4. Skill Kewirausahaan  (Entrepreneurship) dengan laba (profit/ p )

 

Dalam rumus dapat akan tampak sebagai berikut:

 

Y = r + w + i + p

 

 

*) Hasil penghitungan pendapatan nasional (Y) dengan metode ini disebut Pendapatan Nasional (PN) atau National Income (NI).

 

neraca pembayaran

DEFINISI :

Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang/jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain untuk suatu periode waktu tertentu (IMF:1993).neraca pebayaran dapat jg disebut sebagai catatan statistikal atas transaksi internasional suatu negara pada akhir periode waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk pencatatan buku ganda jadi neraca pembayaran mempunyai dimensi waktu yang sama sebagai akuntansi pendapatan nasional.

Dalam pembuatannya transaksi yang dicatat sebagai kredit adalah arus masuk valuta. arus masuk valuta adalah transaksi-transaksi yang mendatangkan valuta asing, yang merupakan suatu peningkatan daya beli eksternal atau sumber dana. Sedangkan transaksi yang dicatat sebagai debit adalah arus keluar valuta. Arus keluar valuta adalah transaksi-transaksi pengeluaran yang membutuhkan valuta asing, yang merupakan suatu penurunan daya beli eksternal atau penggunaan dana.

 

Transaksi barang dan jasa

• Persamaan penghas ilan nasi onal :

Y = C + I + G + ( X – M )

Keterangan :

Y = Penghasilan Nasional

C = Pengeluaran Konsumsi

I = Pengeluaran Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

( X – M ) merupakan neraca pembayaran (netto). Apabila (X – M)

positip berarti ( C + I + G ) < Y, implikasinya bahwa suatu negara menghasilkan lebih banyak dari yang digunakan sehingga kelebihan dijual di luar negeri, ( X – M ) bernilai negatip berarti negara itu pengeluarannya lebih besar dari pada yang dihasilkan.

 

Transaksi Modal

Transaksi modal terdiri:

a.Transaksi modal jangka pendek:

-          Kredit untuk perdagangan dari negara lain (kredit)

-          Kredit perdagangan kepada penduduk negara lain (debet)

-          Deposit bank di LN (debet)

-          Deposit bank dalam negeri milik penduduk negara lain (kredit)

-          Pembelian surat berharga LN jk. pendek (debet)

-          Penjualan surat berharga jk. pendek kpd penduduk LN (kredit)

 

b.Transaksi modal jangka panjang:

-          Investasi langsung di luar negeri (transaksi debet )

-          Investasi asing di dalam negeri (transaksi kredit ).

-          Pembelian surat berharga jk. panjang penduduk LN (debet)

-          Pembelian surat berharga jk. panjang DN oleh penduduk LN (kredit)

 

Transaksi Satu Arah ( Unilateral Transfer )

Transaksi satu arah adalah transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran.

Exp: hadiah (gift) , bantuan (aid)

-          Negara memberi bantuan atau hadiah ke negara lain (debet)

-          Sebaliknya

 

Selisih Perhitungan (Errors and Omissions)

Rekening ini merupakan rekening penyeimbang apabila transaksi – transaksi kredit tidak persis sama dengan nilai transaksi – transaksi debet.

Lalu Lintas Moneter

Transaksi ini sering disebut “ accommodating” , sebab transaksi yang timbul akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain ini sering disebut dengan “ autonomous “ sebab transaksi ini timbul dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi transaksi lain.

 

Beberapa Pengertian “ Balance “ Dalam Suatu Neraca Pembayaran Konsep “ balance “ dalam neraca pembayaran mempunyai arti yang berbeda – beda. Pada dasarnya ada empat pengertian balance :

1.Basic Balance

2.Autonomous Balance

3.Liquidity Balance

4.Balance Transaksi Pemerintah Jangka pendek

 

Basic balance

Basic balance terdiri dari balance dalam transaksi sedang berjalan ditambah transaksi modal jangka panjang. Basic Balence memberikan informasi tentang perubahan perekonomian terhadap aliran modal jangka pendek

• Balance Transaksi “ Autonomous “.

Balance ini terdiri dari basic balance ditambah dengan aliran modal jangka pendek.

• Balace Transaksi Pemerintah Jangka Pendek

Neraca pembayaran terdiri dari penjumlahan basic balance, selisih yang diperhitungkan da rekening modal jangka pendek. ketidakseimbangan yang timbul dalam neraca pembayaran diseimbangkan dengan cadangan modal pemerintah serta

 

Masalah Dalam Analisis Neraca Pembayaran

Tujuan analisi neraca pembayaran sangat berbeda – beda dan perbedaan ini menentukan pola analisanya. Beberapa masalah atau kekeliruan yang sering timbul dalam analisa nerac pembayaran antara lain :

A.   Seringkali meabaikan saling hubungan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidak seimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain

B.    Surplus Transaksi yang sedang berjalan seringdianggap baik, sebaliknya deficit dianggap jelek.

C.    Keputusan untuk memberi bantuan (Aid) seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negarasecarakeseluruhan.

artikel makro ekonomi

Artikel Ekonomi Makro

Nama : pande sun sena

Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Asal Mula Konsep-konsep Ekonomi Makro

Hingga 1930 sebagian besar analisis ekonomi terfokus pada industri dan perusahaan. Ketika terjadi Depresi Besar pada tahun 1930-an, dan dengan perkembangan konsep pendapatan nasional dan statistik produk, bidang ekonomi makro mulai berkembang. Saat itu, gagasan-gagasan yang terutama berasal dari John Maynard Keynes, yang menggunakan konsep aggregate demand untuk menjelaskan fluktuasi antara hasil produksi dan tingkat pengangguran, sangat berpengaruh dalam perkembangan bidang ini. Keynesianisme didasarkan pada gagasan-gagasannya.

PENGERTIAN PERMASALAHAN EKONOMI

1. Pandangan Tentang Ekonomi Mikro dan Makro

Secara garis besar permasalah kebijakan ekonomi makro mencakup dua hal yaitu :

a) Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi perekonomian, yaitu tentang inflasi, pengangguran dan neraca pembayaran.

b) Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan ekonomi.

Dalam menganalisis ekonomi mikro pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Mikro ekonomi lebih menitik beratkan pada analisis mengenai masalah membuat pilihan untuk :

a) Mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi, dan

b) Mencapai kepuasan yang maksimum dalam penggunaan sumber-sumber tersebut.
Dalam teori ekonomi mikro pada hakikatnya menerangkan bagaimana sesuatu masyarakat yang memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas, mempunyai keinginan untuk memperoleh barang dan jasa yang maksimum, yaitu dengan membuat berbagai pilihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi sehingga kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimumkan.

Dalam membahas teori ekonomi mikro dapat dikemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang :

a) Apakah jenis-jenis barang dan jasa yang akan diproduksi ?

b) Bagaimanakah caranya memproduksi berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut ?

c) Untuk siapakah berbagai barang dan jasa itu diproduksi ?

Sedang dalam ekonomi makro lebih global atau menyeluruh meliputi perubahan-perubahan keseluruhan dalam kegiatan ekonomi. Makro ekonomi menerangkan tentang :

a) Pentingnya segi permintaan dalam menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian

b) Pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan kegiatan perekonomian pada tingkat yang terkendali.
Dalam membahas ekonomi makro menerangkan beberapa masalah penting yang berlaku di dalam perekonomian, seperti pertanyaan berikut :

a) Mengapa setiap negara menghadapi masalah pengangguran ?

b) Mengapa masalah kenaikan harga-harga berlaku, yang sering kali juga diikuti oleh masalah pengangguran ?

c) Mengapa kegiatan perekonomian tidak mengalami pertumbuhan secara cepat ?

d) Mengapa kegiatan perekonomi tidak mengalami perkembangan yang stabil ?
Pada mazab klasik, Adam Smith dan Keynes tidak banyak membuat analisis tentang masalah penggaguran, inflasi, ketidakstabilan ekonomi dan perubahan ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa mereka memiliki keyakinan tentang sistem pasar bebas akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai dan perekonomi akan mengalami kesetabilan. John Maynard Keynes berpendapat bahwa pengeluaran agregate yaitu pembelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara. Untuk itu kebijaksanaan pemerintah diperlukan untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja yang penuh dan kestabilan perekonomian.
Analisis ekonomi makro menunjukkan tentang bagaimana pengeluaran agregate (permintaan agregate) dan penawaran agregate akan menentukan keseimbangan dalam perekonomian. Empat komponen pengeluaran agregate dibedakan :

a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga

b) Investasi perusahaan-perusahaan

c) Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah.

d) Ekspor
Masalah ekonomi mikro : selama dasawarsa, selain harga mobil merosot dibanding dengan harga lain. Dalam ekonomi mikro berusaha mencari sebab dan akibat perubahan tersebut dalam harga relatif.
Masalah ekonomi makro : Selama dasawarsa selain perubahan relatif terhadap harga barang, harga mobilpun ternyata mengikuti kecenderungan umum dari semua harga untuk terus meningkat. Mengapa tingkat harga relatif stabil atau melonjak dalam beberapa periode ? Dalam makro ekonomi berusaha memahami sebab dan akibat perubahan tersebut dalam tingkat harga umum.

2. Garis Besar Perkembangan Ilmu Ekonomi

Penelahan ekonomi telah dilakukan orang sejak masa Aristoteles (350 BC), saat itu ekonomi dipelajari pada tingkat yang mendasar secara filosofis, tetapi baru tahun 1776 dianggap sebagai disiplin ilmu dengan terbitnya buku An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation oleh Adam Smith. Ahli-ahli ekonomi yang menganut Adam Smith ini kemudian dikenal dengan kelompok Klasik. Tradisi klasik inilah yang merupakan dasar perkembangan ilmu ekonomi mikro. Depresi besar tahun 1930-an yang melanda dunia melahirkan ekonom baru yaitu J.M. Keynes dengan bukunya General Theory of Employment, Interest and Money yang kemudian menjadi dasar perkembangan teori ekonomi makro. Jika kelompok Klasik mendasarkan pada berkerjanya mekanisme pasar persaingan maka kelompok Keynesian menganggap perlu campur tangan dalam kegiatan perekonomian.

Kegiatan pemerintah hanya dibatasi pada:

a) Pertahanan dan keamanan

b) Ketertiban (hukum dan peradilan)

c) Penyediaan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta Perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian untuk mengatasi penyakit ekonomi yaitu:

• Pertumbuhan ekonomi

• Pengangguran

• Inflasi
3. Gambaran Umum Ilmu Ekonomi (Kedudukan Ekonomi Mikro dalam Ilmu Ekonomi)
Dari beberapa definisi tersebut, terdapat hal yang menjadi pokok pikiran mendasar atau inti, yaitu tentang :

Masalah kebutuhan dan pemuasannya
Masalah kemakmuran
Masalah Penilaian atau pemilihan (problem of choice)Yaitu pemilihan cara penggunaan sumber-sumber yang dapat mempunyai penggunaan alternatif.

4. Cara bertindak ekonomis

5. Tata laksana rumah tangga

6. Sumber-sumber produktif.
Ilmu ekonomi adalah Ilmu yang mempelajari manusia dalam tindakan / usaha memanajemen rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya melalui sumber-sumber produktif dan alat pemuas kebutuan yang terbatas, dengan memberikan penilaian atau pemilihan kebutuhan yang lebih mendesak (alternatif) serta bertindak secara ekonomis dalam penggunaan sumber-sumber untuk mencapai suatu kesejah-teraan dan kemakmuran.

Jadi Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dan masyarakat secara individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. kemakmuran merupakan suatu keadaan yang dirasa seseorang atau manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya atas barang-barang atau jasa-jasa dengan sarana yang dimiliki. Persoalan Dasar Dalam Perekonomian Tiga permasalahan pokok yang berkaitan dengan pembahasan ilmu ekonomi (the three fundamental and inter dependent economic problem) :
1. What commodities shall be produced and what quantities ?

Barang-barang apa (what) yang akan dihasilkan dan berapakah banyaknya ? Hal itu berarti berapa banyak, dan apa diantara kemungkinan-kemungkinan barang-barang dan jasa-jasa yang ada akan dihasilkan? (masalah-masalah penyaluran sumber ekonomi = “allocation of resources”).

2. How shall goods be produced ?

Bagaimana (how) barang-barang dihasilkan ? Hal itu berarti oleh siapa, dengan sumber-sumber ekonomi apa, dan dengan tingkat teknologi bagaimana barang-barang itu dihasilkan? (masalah teknik berproduksi = maslaha pilihan “teknologi”).
3. For whom shall goods be produced ?

Untuk siapa (for whom) barang-barang itu dihasilkan ? Hal ini berarti siapa saja yang akan menikmati, dan memperoleh keuntungan dari barang-barang dan jasa yang telah dihasilkan itu? Denga perkataan lain : bagaimanakah jumlah produk nasional didistribusikan di antara individu-individu dan keluarga-keluarga beraneka ragam itu ? (masalah distribusi = masalah pendapatan = distribution of income).

1. Permasalahanan

a) Dengan melihat bahwa sarana pemuas kebutuhan terbatas sedangkan kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, maka untuk memperoleh sarana pemuas tersebut diperlukan pengorbanan

b) Apabila pngorbanan lebih besar dari hasil yang diperoleh , maka hal tersebut tidak akan dilakukan. Sebab pada dasarnya sifat manusia tidak mau merugi.
2. Definisi prinsip ekonomi

Dengan melihat sebab timbulnya ilmu ekonomi dan permasalahan yang dihadapi, prinsip ekonomi merupakan “usaha dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal”, atau “usaha untuk memperoleh hasil tertentu dengan pengorbanan yang minimal”.

3. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya prinsip ekonomi

a) Bertindak ekonomis, yaitu merupakan tindakan manusia di dalam memenuhi kebutuhannya dengan tindakan yang rasional, atau dengan melalui suatu pemikiran yang lebih dulu dan selalu berpegang pada prinsip ekonomi.

b) Berpikir ekonomis, yaitu bukan saja hanya bagaimana caranya memakai atau menghabiskan sumber-sumber yang telah tersedia. Akan tetapi memikirkan bagaimana melakukan perubahan nilai guna yang lebih tinggi, untuk mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat.
Struktur Pembagian Ilmu Ekonomi

Setiap ilmu pengetahuan biasanya terdiri berbagai bagian yang masing-masing memberi sumbangan tertentu untuk menerangkan bagian daripada realitas, yang diperhatikan oleh ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
Pembagian ilmu ekonomi menurut Dr F. hartog adalah sebagai berikut :

Ilmu pengetahuan ekonomi
Ilmu ekonomi murni Ilmu ekonomi terpakai
Ilmu ekonomi Ilmu ekonomi
Metodologis Menerangkan Melukiskan
Ekonomi teoritika Ekonomi praktika
Ekonomi mikro Ekonomi makro

Konsep-konsep dasar yang digunakan dalam Ilmu Ekonomi Mikro
Ekonomi Mikro dalam Kerangka Makro.Kehidupan ekonomi dapat dilihat dari dua sudut; pertama sebagai sistem keseluruhan, dan kedua, sebagai bagian-bagian kecil dalam keseluruhan tersebut, seperti perusahaan atau perseorangan. Sehubungan dengan itu, maka ilmu ekonomi dapat dibagi dalam dua cabang, ialah ilmu ekonomi makro, yang sering disebut teori pendapatan nasional (national income theory); dan ilmu ekonomi mikro yang sering juga disebut teori harga (price theory).
Ilmu ekonomi mikro menyelidiki kegiatan ekonomi masing-masing unit ekonomi seperti misalnya : a. perilaku orang sebagai konsumen, sebagai pemilik sumber-sumber, sebagai pengusaha; b. arus barang dan jasa dari perusahaan ke konsumen, dan komposisi arus tersebut; c. evaluasi dan penentuan harga dari bagian-bagian tersebut; d. arus sumber-sumber produktif atau jasa produktif dari pemilik-pemiliknya ke perusahaan-perusahaan; e. evaluasi alokasi sumber-sumber tersebut kepada alternatif-alternatif penggunanya.

Ekonomi mikro atau teori harga ini didasarkan pada asumsi adanya kehidupan ekonomi yang stabil, dan karenanya juga adanya penggunaan sumber-sumber secara penuh (full employment).
Organisasi Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi dapat digambarkan dalam model yang disederhanakan, yang biasa disebut arus perputaran (circular flow) sebagai berikut :
Dari arus perputaran ini dapat dilihat adanya empat aspek dari arus uang, ialah :
(1) Arus uang sebagai pengeluaran konsumen (biaya hidup/cost of living);
(2) Arus uang sebagai penerimaan perusahaan (= business receipts)
Kedua arus ini terjadi melalui pasar barang dan jasa konsumtif.
(3) Arus uang sebagai pengeluaran perusahaan (biaya produksi/cost of production).
(4) Arus uang sebau penerimaan pendapatan masyarakat (consumers’ income)
Kedua arus ini terjadi melalui pasar sumber-sumber ekonomi.
Model di atas menggambarkan suatu sistem perekonomian yang stasioner. Artinya, arus uang melalui pasar brang dan jasa konsumtif sama dengan arus uang melalui pasar sumber-sumber ekonomi, yang berarti bahwa dalam masyarakat tersebut tidak ada tabungan (saving), penanaman modal (investment), penggantian barang modal (replacement), atau penyusutan (depretion).
Model tersebut dapat diperluas dan dibuat lebih kompleks menurut keperluan, umpamanya, untuk menggambarkan perekonomian yang tumbuh, perekonomian yang mundur, atau untuk menggambarkan peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi.
Pertanyaan
1. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi mikro?
2. Mengapa perlu mempelajari ilmu ekonomi mikro?
3. Bagaimana hubungan antara ilmu ekonomi mikro dan makro?
4. Mengapa teori yang mahasiswa pelajari dari buku, sebagaimana halnya dalam ilmu ekonomi mikro, terus mengalami perkembangan?

Jawaban :
1. Ilmu ekonomi mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit terkecil, seperti konsumen, pekerja, investor, perusahaan dan unit-unit lain yang menjalankan fungsinya dalam perekonomian.

2. Ilmu ekonomi mikro penting dipelajari untuk memahami bagaimana dan mengapa unit-unit terkecil tersebut mengambil keputusan. Sebagai contoh: bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli, bagaimana perubahan harga dan pendapatan dapat mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen, selain itu juga bagaimana perusahaan memutuskan tentang berapa jumlah pegawai yang harus dipekerjakan, termasuk tentang bagaimana pekerja memutuskan dimana mereka akan bekerja dan berapa upah mereka.
3. Ilmu ekonomi makro mempelajari perekonomian secara agregat seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, pengangguran dan inflasi. Namun dewasa ini batas antara ilmu ekonomi mikro dan makro makin lama makin tipis karena ilmu ekonomi makro juga membutuhkan analisis pasar agregat yang perilakunya dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro.
4. Tidak ada teori, termasuk juga dalam ilmu ekonomi mikro, yang sempurna sama sekali. Kegunaan dan validitas suatu teori tergantung pada kemampuannya menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena. Untuk itulah teori memang sudah selayaknya terus menerus diuji melalui observasi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, teori kerap mengalami modifikasi atau perbaikan atau bahkan dibuang sama sekali. Proses dari menguji dan memperbaiki teori inilah yang menjadi fokus pengembangan ilmu
PERMINTAAN, PENAWARAN DAN KESEIMBANGAN

1. Kurva Permintaan Individu dan Pasar

2. Kurva Penawaran Individu dan Pasar

3. Penentuan Keseimbangan

Mekanisme Pasar

Kurva penawaran menjelaskan bagaimana keinginan produsen untuk menjual barang pada berbagai tingkat harga. Bentuk kurva penawaran miring dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan bahwa semakin tinggi harga keinginan perusahaan untuk memproduksi dan menjual barangnya menjadi semakin meningkat. Bagaimana penjelasannya? Kenaikan harga suatu barang akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produksi. Dalam jangka pendek caranya adalah dengan mempekerjakan tenaga tambahan atau dengan menambah jam kerja, sedang dalam jangka panjang adalah dapat dilakukan dengan meluaskan skala pabrik. Tingginya harga juga akan menarik perusahaan perusahaan lain untuk masuk ke pasar sehingga jumlah penjual bertambah dan barang yang ditawarkan meningkat.
Kurva permintaan menjelaskan bagaimana keinginan konsumen untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Bentuk kurva permintaan miring ke kanan atas ke kiri bawah karena konsumen biasanya akan membeli lebih banyak jika harganya lebih murah. Jika suatu barang harganya turun menjadi lebih murah akan mendorong konsumen yang sudah membeli untuk membeli lebih banyak lagi dan konsumen yang semula tidak mampu membeli akan mulai membeli barang tersebut.
Dalam kondisi keseimbangan, kedua kurva diatas (permintaan dan penawaran) akan berpotongan pada suatu titik tertentu. Pada Gambar 1 berikut ini terlihat bahwa pada harga P0, jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta yakni sebesar Q0. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar dimana harga barang terus berubah sampai tercapai posisi keseimbangan (jumlah barang yang diminta = jumlah barang yang ditawarkan). Pada titik keseimbangan tersebut (titik E), tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan dalam jumlah barang sehingga tidak ada tekanan pada harga untuk berubah lagi.
Pada harga P1 produsen memproduksi lebih dari yang diinginkan konsumen. Dalam kondisi kelebihan barang, produsen akan berusaha menurunkan kelebihan tersebut atau paling tidak menjaganya agar tidak terus bertambah caranya adalah dengan menurunkan harga. Jika harga turun maka jumlah barang yang diminta akan meningkat, selain itu dengan turunnya jumlah barang yang ditawarkan pada akhirnya keseimbangan akan tercapai yakni pada harga P0.
Pada harga lebih rendah dari P0 yakni P2 jumlah barang yang diminta lebih besar dari jumlah barang yang ditawarkan yang kemudian akan memberi tekanan agar harga naik. Proses selanjutnya adalah jumlah barang yang diminta pun turun, hingga tercapai keseimbangan pada P0.
Satu hal yang penting dalam menjelaskan mekanisme pasar di atas adalah adanya asumsi bahwa pasar berada dalam kondisi persaingan, baik penjual (produsen) maupun pembeli (konsumen) tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga.
PERILAKU KONSUMEN

Konsep Utilitas/Daya Guna (Utility)

Kurva indiferensi (Indifference Curve) adalah kurva menunjukkan preferensi konsumen yang didasarkan asumsi bahwa konsumen dapat membuat urutan alternatif-alternatif yang disukainya.
Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh seorang individu dari mengkonsumsi suatu barang atau melakukan suatu aktivitas. Dalam analisis ekonomi, utilitas sering digunakan untuk menggambarkan urutan preferensi sekelompok barang, contohnya seorang konsumen bernama Anton merasa lebih puas membeli 3 buah buku fiksi ilmiah jika dibandingkan dengan membeli sehelai kemeja, hal ini berarti buku-buku tersebut memberikan utilitas yang lebih besar dibandingkan dengan kemeja tadi.
Fungsi utilitas dapat ditunjukkan dengan sekumpulan kurva indiferensi, yang masing-masing mempunyai indikator numerik. Pada Gambar 1. berikut ini menunjukkan 3 kurva indiferensi dengan tingkat utilitas sebesar 25, 50 dan 100.
Perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan fungsi utilitas, yang kita tekankan adalah konsep ordinal bukan kardinal. Dengan demikian yang perlu kita perhatikan dari gambar di atas, bukan angka numerik seperti 25, 50 dan 100 tetapi bahwa kurva indiferensi dengan utilitas (U) = 100 memberikan kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan utilitas sebesar 50, demikian juga kurva indiferensi dengan utilitas sebesar 50 memberikan kepuasan yang lebih besar dari utilitas sebesar 25.
PERILAKU PRODUSEN
Fungsi Produksi

Aktivitas utama perusahaan adalah mengubah input menjadi output, sementara itu di dalam ekonomi mikro kita akan pelajari bagaimana perusahaan menentukan pilihannya dalam rangka mengubah input menjadi output. Hubungan antara input dan output biasa dinyatakan dalam bentuk fungsi produksi yakni :
Q = f (K, L, M, …) (1)
Dimana Q menunjukkan output satu perusahaan untuk barang tertentu dalam periode waktu tertentu, K menunjukkan jumlah mesin yang digunakan (atau disebut modal/kapital) dalam periode tersebut, L menunjukkan banyaknya jumlah tenaga kerja, M menunjukkan bahan baku yang digunakan, serta variabel-variabel lain yang mempengaruhi proses produksi.
Secara konkret fungsi produksi di atas dapat dijelaskan dengan contoh berikut ini. Dimisalkan bahwa fungsi produksi menunjukkan output yang dihasilkan oleh seorang petani beras dalam periode waktu satu tahun yang tergantung pada jumlah tenaga kerja yang digunakan pada periode satu tahun, jumlah peralatan/mesin yang digunakan pada tahun tersebut, dan luas tanah yang digunakan pada tahun tersebut. Beberapa keputusan yang dapat dipilih adalah apakah petani menghasilkan beras 10 ton dengan banyak tenaga kerja tetapi menggunakan mesin seadanya (teknik padat karya) atau sebagai alternatif menghasilkan 10 ton beras dengan tenaga kerja terbatas tetapi penggunaan mesin bersifat dominan (teknik padat modal) atau mengintensifkan penggunaan tanah yang terbatas dengan menekankan pada besarnya bantuan mesin dan pupuk untuk menghasilkan jumlah beras yang sama. Ketiga teknik tersebut (padat karya, padat modal atau padat lahan) digambarkan pada fungsi produksi pada persamaan (1) di atas. Untuk setiap kemungkinan pilihan input, fungsi produksi mencari output maksimum yang dapat dicapai dari input-input yang ada.

TEORI BIAYA

Teori Pengambilan Keputusan Perusahaan

Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Seorang produsen dikatakan memperoleh keuntungan jika hasil penjualan lebih besar dari biaya produksi, sedangkan kerugian jika hasil penjualan lebih kecil dari biaya produksi. Perusahaan yang rasional akan selalu berusaha memaksimumkan keuntungannya dan keuntungan maksimum dicapai bila perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar.
Bagaimana cara perusahaan menentukan jumlah barang yang diproduksi agar tercapai keuntungan maksimum?
Untuk memperoleh keuntungan maksimum, perusahaan harus memperhatikan struktur biaya dan penerimaannya. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah output yang dapat memaksimumkan keuntungan:

Pendekatan Total yakni dengan memproduksi barang hingga tingkat dimana selisih antara hasil penerimaan total (Total Revenue = TR) dan Biaya Produksi Total (Total Cost = TC) mencapai jumlah yang paling besar.
Pendekatan Marginal yakni dengan memproduksi barang hingga tingkat dimana hasil penerimaan marjinal (Marginal Revenue = MR) sama dengan biaya produksi marginal (Marginal Cost = MC).
Berikut ini adalah penjelasan dan gambar tentang 2 cara yang dapat dilakukan perusahaan ketika menentukan jumlah output yang akan diproduksi agar keuntungan maksimum tercapai.

BENTUK-BENTUK PASAR DAN PERSAINGAN SEMPURNA

Pasar Persaingan VS Bukan Persaingan

Pasar adalah interaksi antara sekumpulan pembeli dan penjual yang memungkinkan terjadinya pertukaran. Pasar mencakup lebih dari satu industri, sedang industri sendiri dapat dikatakan sebagai sekumpulan perusahaan yang menjual produk-produk yang sejenis atau hampir sejenis.
Pasar adalah pusat dari kegiatan ekonomi, yang mana sebagian besar pertanyaan dan permasalahan ekonomi berkisar pada bagaimana bekerjanya pasar. Berikut ini adalah contoh, mengapa hanya sebagaian kecil perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam satu pasar, sedang pada pasar lainnya ada banyak perusahaan yang bersaing? Apakah konsumen akan merasa lebih beruntung kalau jumlah perusahaan lebih banyak? Jika demikian, mengapa pemerintah merasa perlu melakukan intervensi pada pasar yang terdiri dari sedikit perusahaan? Mengapa harga di suatu bentuk pasar naik atau turun dengan cepat, sementara di pasar lain tidak berubah sama sekali. Bentuk pasar seperti apakah yang memberi kesempatan terbaik untuk dimasuki pengusaha?
Pembicaraan tentang bentuk pasar akan mencakup pembahasan tentang dua bentuk umum pasar yakni pasar persaingan (competitive) dan bukan persaingan (noncompetitive). Pasar persaingan sempurna mempunyai karakteristik bahwa terdapat banyak pembeli dan penjual, sehingga pembeli ataupun penjual secara individu tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam nenentukan harga. Sebagai contoh di pasar lokal barang-barang pertanian seperti beras ada ribuan petani menjual beras dan ribuan pembeli membeli beras dimana tidak ada seorang penjual atau pembeli beras secara signifikan dapat mempengaruhi harga beras.
Berbeda dengan pasar dunia untuk barang tambang misal minyak bumi, jumlah pembeli dan penjual sedikit sekali, yang memungkinkan baginya untuk memberi pengaruh bagi penentuan harga.
PASAR MONOPOLI

Pertanyaan

Benarkah seorang monopolis selalu mendapat keuntungan karena dia bisa menetapkan harga setinggi-tingginya sesuai dengan keinginannya?
Apakah ada cara yang dapat dilakukan untuk membatasi perilaku monopoli?

Jawaban

Salah satu asumsi dalam bentuk pasar monopoli adalah perusahaan mempunyai kemampuan untuk menetapkan harga (price setter) karena monopolis adalah penjual tunggal di pasarnya,. Namun perlu diingat bahwa monopolis menghadapi kurva permintaan (kurva D) yang berlereng negatif. Dengan demikian dalam pasar persaingan sempurna berlaku hukum permintaan, bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan berkurang dan jika harga turun maka jumlah barang yang diminta bertambah (ceteris paribus). Hal itu berarti, belum tentu menguntungkan bagi monopolis bila dia menentukan harga yang tinggi karena dengan tingginya harga konsumen akan menurunkan jumlah barang yang dimintanya.
Ada, misalnya saja pemerintah menetapkan harga maksimum bagi produk yang dijual monopolis. Cara ini dilakukan agar monopolis menetapkan harganya seperti perusahaan dalam persaingan sempurna. Cara lain adalah dengan pembebanan pajak bagi monopolis, baik itu dalam bentuk pajak per unit barang maupun pajak lumpsum

PASAR OLIGOPOLI DAN PERSAINGAN MONOPOLISTIK

Perilaku Oligopolis Dan Dampaknya Bagi Konsumen

Pertanyaan

Dalam bentuk pasar Oligopoli selalu diasumsikan bahwa ada hambatan bagi pelaku lain untuk memasuki pasar. Kira-kira apa bentuk hambatan tersebut?
Apakah oligopolis selalu merugikan konsumen?
Apakah ada dampak yang menguntungkan konsumen dengan hadirnya pelaku oligopoli?

Jawaban

Salah satu asumsi yang mendasari bentuk pasar oligopoli adalah adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar. Hambatan tersebut bisa berbentuk hambatan alami maupun hambatan buatan. Hambatan alami terjadi karena kecilnya ukuran pasar selain itu perusahaan yang ada di pasar beroperasi secara efisien, jumlah barang modal dan penggunaan input lainnya juga relatif besar sehingga menaham pelaku lain untuk masuk ke dalam pasar. Sedangkan hambatan buatan tercipta karena pelaku dipasar oligopoli menguasai bahan baku, mempunyai hak paten atau memperoleh hak monopoli dari pemerintah.
Dalam jangka panjang, harga yang ditawarkan oleh oligopolis biasanya lebih besar dari biaya rata-ratanya, oligopolis juga tidak berproduksi pada titik terendah kurva biaya rata-ratanya, apabila harga lebih besar dari biaya marjinal jangka panjangnya maka akan terjadi inefisiensi dalam alokasi sumberdaya, kondisi inilah yang merugikan konsumen.
Dengan pertimbangan teknologi yang digunakan relatif tinggi, produk-produk tertentu tidak dapat diproduksi dalam pasar yang bersaing sempurna. Oligopolis biasanya menggunakan sebagian dari kentungan mereka untuk Penelitian dan Pengembangan sehingga memberi dampak positif bagi kemajuan teknologi

SOP LIDIK SIDIK SAT RESKRIM MENURUT PERKAP NO 14

KEPOLISIAN NEGARA REBUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR BENGKULU UTARA

STANDART OPERATIONAL PROCEDUR (SOP)
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
SAT RESKRIM POLRES BENGKULU UTARA

I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
a.
b.

2. Landasan Hukum
a. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200);
b. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
c. Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repulik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

g. Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
h. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya SOP tentang pelayanan bidang reserse adalah untuk menjadikan pedoman yang baku bagi para penyidik dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan
b. Tujuan
Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang reserse sesuai dengan standart pelayanan dan memberikan kepastian hukum

3. Ruang Lingkup
Dalam penyusunan SOP ini meliputi bidang pelayanan penegakkan hukum terhadap masyarakat yang menjadi konsumen dibidang penyidikan (korban, saksi dan tersangka) yang akan memberikan informasi atau keterangan kepada penyidik (petugas reserse) maupun masyarakat yang meminta bantuan perlindungan dan pengayoman dalam pembuatan keterangan kriminal.

II. AZAS-AZAS DAN PENGERTIAN- PENGERTIAN
1. Azas-Azas :
a. Reliability yaitu kehandalan petugas pemeriksa dalam memberikan pelayanan bidang pemeriksaan reserse, mampu berfikir kritis dan kreatif, jujur, integritas, kompeten dan professional.
b. Assurance yaitu petugas pemeriksa dalam memberikan pelayanan pemeriksaan reserse harus mampu memberikan keyakinan dan kepercayaan
c. Empaty yaitu petugas pemeriksa dalam memberikan pelayanan pemeriksaan reserse harus mampu berpikir seperti orang lain/ pihak lain disaat kita berkomunikasi dan Memahami orang lain.
d. Tangible yaitu pertanyaan yang diberikan dalam proses pemerikasaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa harus jelas dan mudah dipahami, ada alasan nyata dan actual bukan imajiner atau visioner.
e. Responsive yaitu cepat tanggap dan memiliki atau menunjukkan ketajaman wawasan, pemahaman, atau intuisi dalam analisis perseptif masalah.
f. Akuntabel yaitu pelayanan pemeriksaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan
g. Transparansi yaitu pelaksanaan tugas penyidikan yang profesional dilakukan dengan memberikan informasi yang terbuka sehingga bisa diketahui oleh masyarakat yang tersangkut dalam penyidikan perkara.

2. Pengertian- Pengertian :
a. Pelayan adalah setiap petugas reserse yang karena tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelayanan kepada masyarakat
b. Pelayanan adalah setiap kegiatan anggota reserse dalam memberikan bantuan baik berupa jasa maupun tenaga
c. Pelapor adalah setiap orang yang mengalami, mengetahui adanya suatu tindak pidana
d. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri
e. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
f. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
g. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
h. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
i. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
j. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup Iainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
k. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
l. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang di maksud
m. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
n. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
o. Kepentingan umum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (7) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepentingan masyarakat dan/ atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

III. PELAKSANAAN
1. Pelayanan Penerimaan Laporan
a. Dasar :
Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009.

b. Pengertian :
Pelayanan penerimaan laporan merupakan tugas utama Reserse kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan pengamanan agar dapat ditegakkannya peraturan hukum. Penerimaan Laporan secara tertulis disebut dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh petugas polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan , sedang atau telah terjadinya peristiwa pidana

c. Sarana :
1) Komputer
2) Printer
3) Kertas folio
4) Tinta
5) Buku register laporan polisi
6) Alat tulis
7) Meja dan kursi
8) Undang-undang

d. Kemampuan yang harus diliki dalam penerimaan laporan :
1) Laporan pengaduan atau pengaduan kepada Polisi tentang adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian.
2) pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan ditempatkan anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk :
a) Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi
b) Melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup hukum pidana atau bukan hukum pidana.
c) Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
3) Petugas reserse yang ditempatkan di SPK sekurang-kurangnya memiliki kemampuan sebagai berikut :
a) Berpangkat bintara untuk satuan tingkat Polsek dan perwira untuk satuan polres keatas.
b) Telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar dan / atau lanjutan.
c) Telah berpengalaman tugas di bidang reserse minimal paling sedikit 2 ( dua) tahun
d) Memiliki dedikasi dan prestasi yang tinggi dalam tugas.
e) Memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pelayanan reserse Kepolisian.

e. Metode / cara pelayanan penerimaan pelaporan:
1) Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibanya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota polri yang bertugas di SPK.
2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan/ diadukan oleh seseorang tempat kejadianya (locus delicti) berada diluar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan/ dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya.
3) SPK yang menerima laporan/ Pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
4) Pejabat yang berwenang menandatangani STTL adalah kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
5) Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud di atas tadi.
6) Dalam penerimaan laporan polisi petugas reserse di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan.
7) Guna keabsahan informasi sebagainana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa :
a) Perkara belum pernah dilaporkan/diadukan dikantor kepolisian yang sama atau yang lain;
b) Perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya.
c) Bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.
8) Dalam hal pelapor dan/atau pernah melaporkan perkara ketempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.
9) Laporan Polisi yang dibuat SPK wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 ( satu ) hari setelah Laporan polisi dibuat.
10) Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang selanjutnya wajib segera dicatat didalam Register B 1.
11) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.
12) Dalam hal Laporan Polisi harus diproses oleh kesatuan , setelah dicatat dalam register B 1 , Laporan Polisi harus segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
13) Tembusan surat pelimpahan Laporan Polisi disampaikan kepada pihak Pelapor.
14) Pejabat yang berwenang menyalurkan laporan polisi sebagaimana dimaksud diatas adalah pejabat reserse yng ditunjuk adalah Kabag Analis reskrim pada tingkat Polda;

2. Pelayanan Penyampaian Informasi
Penyampaian informasi dalam kaitannya dengan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Reskrim adalah adanya hak pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai proses penanganan perkara yang dilaporkannya. Sebagai bentuk kongkrit pelayanan Polri kepada masyarakat, maka dibuatkan SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Reskrim. Diharapkan dengan pemberitahuan tersebut, maka pelapor akan merasa puas bahwa perkara yang dilaporkan telah ditangani dengan baik oleh Reskrim.
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dewasa ini, hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai sarana dan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Pembuatan Website Reskrim adalah bagian dari bentuk inovasi sebagai solusi tercepat yang dapat diandalkan. Isi dari Website diupayakan dapat memberi kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi yang memang menjadi hak dari masyarakat, diantaranya, adalah pembuatan kolom SP2HP dalam Website tersebut.
Dengan inovasi dan kerja keras dari seluruh anggota Polri, niscaya amanat yang telah diberikan sesuai dengan UU No.2 tahun 2002 tentang Polri selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelidung, pengayom, dan pelayanan masyarakat akan dapat lebih optimal.

3. Pelayanan Public Complaint
a. Dasar :
Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
b. Pengertian :
Publik complain adalah salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat yang merasa pelayanan yg di berikan kurang sesuai dengan apa yg dirasakan oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak sebagai manusia
c. Metode pelayanan :
Dit Reskrim Polda Bengkulu dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang merasakan ada keluhan dalam pelayanan oleh anggota Reskrim khususnya Reskrim Polda Bengkulu maka dibentuklah team public complain dengan surat perintah Dir Reskrim yang dipimpin oleh seorang Pamen dengan pangkat AKBP dengan 6 ( enam ) orang anggota masing-masing berpangkat 3 ( tiga ) Perwira dan 3 (tiga) Bintara.
Dengan tugas menerima keluhan atau komplain dari masyarakat sesuai dgn tugas dan tanggung jawabnya serta mampu menjelaskan prosedur yang benar setiap tindakan kepolisian khususnya tindakan kepolisian fungsi Reskrim. Adapun macam pelayanan Public Complain adalah :
1) Pelayanan terhadap pelapor
a) Menerima masyarakat sebagai pelapor dengan sikap yang santun dan simpatik
b) Petugas berpenampilan rapi dan menarik
c) Menunjukkan rasa empati terhadap pelapor
d) Memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada pelapor bahwa pengaduannya akan segera ditindak lanjuti
e) Memberikan informasi perkembangan penanganan kasus yang sudah dilaporkan (SP2HP)

2) Pelayanan Saksi
a) Menerima saksi dengan sikap yang santun dan simpatik
b) Berpenampilan rapi dan sopan
c) Memberikan penjelasan kepada saksi terkait perkara yg sedang ditangani oleh penyidik
d) Memberikan perlindungan secara psikis dan fisik
e) Memberikan bantuan ongkos transportasi, konsumsi dan akomodasi bila diperlukan
f) Memperhatikan waktu dalam pemeriksaan

3) Pelayanan terhadap Tersangka
a) Memperlakukan tersangka dengan sikap yang santun dan simpatik berdasarkan azas praduga tak bersalah
b) Memberitahukan hak-hak yang dimiliki seorang tersangka
c) Melakukan penjelasan secara humanis dengan Menjunjung tinggi HAM
d) Memberikan rasa aman dan nyaman baik psikis maupun fisik
e) Memberikan kepastian hukum

4. Konsultasi Hukum
a. Dasar :
Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
b. Pengertian :
Konsultasi Hukum adalah salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang aturan hukum terhadap permasalahan/ perkara yang sedang dihadapinya yang bertugas menerima setiap laporan masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai peraturan hukum
c. Sarana dan Prasarana yang harus dimiliki dalam Konsultasi Hukum adalah :
1) Anggota berpenampilan rapih dan bersih
2) Bertutur kata sopan dan santun
3) Memiliki kemampuan dibidang reserse
4) Wajib menerima keluhan yang diterima baik secara langsung maupun yang berasal dari Ka Siaga Ops.
5) Mendengarkan secara serius setiap keluhan yang disampaikan.
6) Memberikan secara jelas permasalahan perkara sesuai aturan hukum yang ada.
7) Dalam memberika penjelasan secara Humanis dengan menjunjung tinggi HAM
8) Mendengarkan atau memberikan penjelasan dengan seksama sehingga lawan bicara merasa dihargai dan merasakan kepuasan selama konsultasi.

5. Pelayanan Terhadap Tahanan
a. Dasar :
1) UU nomor. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 4 dan 5
2) Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3) Naskah Pedoman Sementara Penyidikan
4) Peraturan Kapolri No. 22 tahun 2010 tentang Restukturisasi.

b. Pengertian
Pelayanan terhadap tahanan adalah segala sesuatu bentuk dedikasi dan tugas seorang anggota Polri dalam menghadapi tahanan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia

c. Saran :
Sarana yang diperlukan dalam melayani tahanan adalah :
1) Ruang tahanan memadai (sel dewasa, sel wanita, sel narkoba, dan sel khusus anak)
2) Saran sanitasi
3) Tampat ibadah
4) Ruang Besuk Tahanan
5) Baju tahanan yang layak
6) Mobil khusus tahanan

d. Kemampuan yang harus dimiliki dalam pelayanan terhadap tahanan :
1) Menjunjung tinggi HAM
2) Memiliki Empati
3) Merupakan personil Dit Tahti
4) Paham tehnik penjagaan, pengawalan, dan perawatan tahanan
5) Mengerti tentang prosedur serah terima tahanan ke tingkat Kejaksaan.

6. Catatan Kriminal
a. Dasar :
Surat Keputusan Kapolri Nomor : SKEP/ 816/ IX/ 2003 tentang petunjuk lapangan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

b. Pengertian
1) Catatan Kriminal diberikan kepada seseorang untuk keperluan/ syarat menjadi Pejabat/ untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil
2) Surat keterangan Kriminal diberikan kepada seseorang untuk keperluan mengajukan klaim asuransi dan permintaan pengembalian dana terhadap motor seseorang yang hilang.

c. Sarana :
Dokumen yang diperlukan dalam Catatan Kriminal adalah :
1) Permintaan catatan Kriminal berupa surat pengantar dari Dit Intelkam
2) Buku Laporan pengaduan dan Laporan Polisi/ Surat Panggilan tidak sebagai Tersangka
3) Identitas diri dan kendaraan

Sarana yang diperlukan untuk membuat surat keterangan kehilangan motor adalah :
1) Laporan kemajuan dari Polres/ Polsek
2) Sket TKP
3) Fotocopy KTP
4) Fotocopy STNK
5) Fotocopy BPKB
6) Surat Pengantar dari asuransi
7) Surat Ket Blokir dari Dit Lantas

Sarana yang diperlukan dalam catatan criminal adalah :
1) Surat Pendaftaran untuk menjadi Pejabat Publik
2) Identitas diri
3) Foto diri dari berbagai surat sudut.
4) Keterangan domisili dari Kelurahan

d. Kemampuan yang harus dimiliki dalam menerbitkan Surat Catatan Kriminal dan Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan adalah :
1) Orang yang mengetahui prosedur/ persyaratan penerbitan surat keterangan tidak terlibat dalam catatan kriminal dan Surat Keterangan Kehilangan Kendaran Bermotor.
2) Mengusai komputer
3) Teliti memeriksa berkas yang diajukan
e. Standar pelayanan Catatan Kriminal
1) Memperlakukan masyarakat yang meminta surat catatan kriminal dengan Sopan dan ramah
2) Mempersilahkan masyarakat yang datang untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan
3) Membertahu kepada pemohon persyaratan penerbitan Catatan Kriminal yang harus membawa Surat Keterangan dari Dit Intelkam yang isinya meminta Surat Rekomendasi Catatan Kriminal

7. Pelayanan Pinjam Pakai Barang Bukti
a. Dasar :
Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang Naskah Pedoman Sementara Penyidikan

b. Pengertian
Pelayanan Pinjam Pakai Barang Bukti merupakan bentuk pelayanan yang dimiliki penyidik dalam rangka meminjam pakaikan Barang bukti dengan pertimbangan tidak akan pindah tangankan dengan orang lain, bertujuan untuk dirawat guna menghindari kerusakan dan bilamana diperlukan oleh penyidik dapat dengan segera untuk dikembalikan kepada penyidik.

c. Sarana yang harus dimiliki dalam melayani pinjam pakai Barang Bukti (BB)
1) Buku Register Barang Bukti dan Barang Temuan
2) Blanko atau Format tetap titip rawat Barang Bukti (BB)
3) Hardware/ Komputer sebagai data base Barang bukti dan temuan
4) Printer

d. Personil dan Kemampuan/ Skill
1) Personil khusus dari Dit Tahti
2) Paham tentang Prosedur pinjam pakai Barang Bukti
3) Memiliki pengetahuan tentang kondisi Barang Bukti yang akan dipinjam pakaikan.

8. Pelayanan Pemeriksaan
a. Dasar :
1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 07 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Sarana/ Prasarana yang dimiliki adalah :
1) Persiapkan ruang pemeriksaan dalam keadaan bersih, rapi, teratur dan representatif.
2) Meja kursi tempat pemeriksaan dalam keadaan bersih, rapih dan teratur
3) Siapkan tempat duduk yang layak bagi costumer.
4) Cek alat tulis, computer, printer, alat rekam dan peralatan pemeriksaan lainnya dalam kondisi siap pakai.
5) Dokumen dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan telah disiapkan.
6) Siapkan kisi-kisi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada customer

c. Kemampuan personil yang harus dimiliki dalam pelayanan pemeriksaan :
1) Berpangkat bintara dan telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar dan/ atau lanjutan
2) Telah berpengalaman tugas dibidang reserse bagian administrasi paling sedikit 1 (satu) tahun.
3) Memiliki dedikasi komitmen dan integritas yang tinggi dalam melayani
4) Memiliki sensitivitas rasa empati yang tinggi, menjadi sosok yang mampu menjadi tempat curahan customer (pelapor, saksi, tersangka dan pihak yang diperiksa lainnya) dan mampu memahami dengan sikap penuh perhatian
5) Bijaksana dalam bersikap, mampu menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan custumer memiliki pengetahuan yang cukup mengenai obyek pemeriksaan sehingga arah pelayanan pemeriksaan memenuhi azas tangible
6) Sosok pemeriksa yang reliable

d. Tata Cara Pelayanan Pemeriksaan :
1) Waktu pemanggilan:
a) Berikan tenggang waktu pemanggilan yang cukup dan wajar kepada customer
b) Dalam hal giat penyelidikan, pemanggilan tidak dilakukan dengan cara memaksa
2) Kehadiran customer:
a) 15 menit sebelum waktu pemanggilan customer, petugas pemeriksa telah siap diruang pemeriksaan yang sesuai dengan yang ada dalam surat panggilan dengan semua sarana dan prasarana pemeriksaannya
b) Kecuali keadaan mendesak dan sangat sangat terpaksa, petugas pemeriksa dilarang menunda nunda waktu pelayanan pemeriksaan
c) Apabila terdapat penundaan waktu pemeriksaan, petugas pemeriksaan wajib menemui customer untuk menunggu diruang tunggu
d) Hindari customer menunggu terlalu lama tanpa kepastian waktu pelayanan pemeriksan dimulai.
3) Saat pemeriksaan:
a) Bersikaplah yang sopan, ramah dan sesuaikan dengan situasi pemeriksaan
b) Pertanyaan yang disampaikan dalam pelayanan pemerikasaan harus jelas dan mudah dipahami, ada alasan nyata dan actual bukan imajiner atau visioner (azas tangible)
c) Apabila ditengah tengah pemeriksaan, petugas pemeriksa akan menerima telpon maka terlebih dulu meminta ijin kepada customer dengan ucapan: “ mohon maaf pak/bu , apakah diperkenankan saya menerima telpon sebentar?”
d) Apabila ada rekan sedang melayani customer, maka rekan lainnya hindari berbicara yang dapat mengganggu proses pelayanan.
e) Hindari merokok ketika melakukan pemeriksaan, kecuali diijinkan oleh customer.
f) Berikan time break kepada customer untuk melakukan istirahat, ibadah dan makan.
4) Selesai pemeriksaan: ucapkan terimakasih kepada customer dan buat janji pertemuan berikut jika diperlukan pemeriksaan tambahan.

9. Identifikasi
a. Dasar :
1) UU RI No. 2 Th 2009 Pasal 14 ayat 1 huruf h tentang penyelenggaraan Identifikasi Kepolisian untuk kepentingan Tugas-tugas kepolisian.
2) UU RI No. 2 Th 2009 Pasal 15 ayat 1 huruf h tentang pengambilan sidik jari dan Ident lainnya serta memotret seseorang
3) UU Kepolisian RI Nomor. 28 tahun 1997 Pasal 1 huruf b tentang penyelenggaraan :
a) Identifikasi Kepolisian
b) Kedokteran Kepolisian
c) Psikologi kepolisian
d) Laboratorium Forensik
Untuk kepentingan penyidik TP serta pelayananan Identifikasi Non TP bagi masyarakat dan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi Kepolisian.

b. Pengertian :
1) Daktiloscopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas seseorang
2) Identifikasi adalah usaha untuk mengenal kembali identitas seseorang maupun benda melalui daktiloscopi Fotografi dan Sinyalemennya
3) Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari, telapak tangan, dan kaki baik disengaja/ tidak sengaja maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda.

c. Sarana dan Prasarana :
1) Ruang kerja, serta peralatan kantor yang baik sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas
2) Memiliki alat dan perlengkapan Identifikasi/ Inafis dan Labfor
3) Kendaraan Inafis dan Labfor yang baik

d. Anggota yang terlibat/ personil Ident
1) Anggota telah mengikuti kejuruan atau Coaching Clinic Identifikasi
2) Semua anggota personil dapat melakukan pengambilan sidik Jari guna pembuatan KTP, SKCK, SIM, Senpi, dan Secrening (non Kriminal) dan olah TKP, TSK/ Tahanan dan Sidik Jari mayat.

e. Metode :
1) Pelayanan masyarakat untuk mengambil sidik jari
2) Mendatangi TKP
3) Memback up Polres dan jajaran dalam penanganan khusus kasus menonjol.
10. Upaya Paksa (Geledah, Panggil, Sita, Tangkap, Dan Tahan)
a. Dasar :
1) Peraturan Kapolri No.01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan
2) Protap Kapolri No/01/X/2010 Tentang Penanganan situasi Anarkis
3) Peraturan Kapolri No. 01 tahun 2009 dan Protap/01/x/2010

b. Jenis Penindakan/upaya paksa
Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yg ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, tindakan hukum tersebut antara lain berupa, pemanggilan tersangka/saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta penggunaan kekerasan terhadap tersangka yg melakukan perlawanan dan berbuat anarki.
1) Pemanggilan tersangka dan saksi
a) Dasar hukum, pasal 7 ayat 1, huruf g dan h, pasal 11, pasal 112, pasal 113, pasal 116 ayat (4) KUHAP.
b) Yang berwenang mengeluarkan surat panggilan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu.
c) Pertimbangan pembuatan surat panggilan: Laporan Polisi, pengembangan Bap dan laporan hasil penyelidikan yg dibuat oleh petugas.
d) Petugas yg menyampaikan surat panggilan adalah setiap anggota Polri dan semua surat dicatat di register, apabila yg dipanggil tidak berada ditempat, maka surat dapat diterimakan kepada keluarga, ataupun RT/RW setempat.
e) Terhadap tersangka ataupun saksi yg tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka diterbitkan surat panggilan kedua kalinya dengan disertai surat perintah membawa.

2) Penangkapan
a) Dasar hukum penangkapan pasal 5 ayat 1 hurup b angka 1, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 11, 16, 17, 18, 19 dan pasal 75, pasal 111 KUHAP.
b) Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan adalah kepala satuan atau pejabat yg ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu.
c) Pertimbangan penangkapan dan pembuatan surat perintah penangkapan: Laporan Polisi, pengembangan BAP, dan Laporan hasil penugasan yang dibuat oleh petugas.
d) Penangkapan dilakukan oleh petugas POLRI, terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan TP berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan berlaku selama 1×24 jam kecuali tersangka Teroris dan Narkoba.
e) Penangkapan disertai dengan surat perintah Tugas dan surat permintaan Penangkapan. Dan setelah itu harus dibuat Berita acara penangkapan ditanda tangani oleh petugas dan orang yang ditangkap.
f) Setelah penangkapan dilakukan tersangka harus segera diperiksa dan untuk menentukan apakah perlu diadakan penahanan.
g) Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
h) Sesaat setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 lembar tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka.

3) Penahanan.
a) Dasar hukum penahanan Pasal 7 ayat 1, huruf d KUHAP, pasal 11, pasal 20 ayat 1, pasal 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 75, dan pasal 123 KUHAP.
b) Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan adalah kepala satuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik
c) Pertimbangan Penahan dan pembuatan surat perintah Penahanan dilakukan terhadap tersangka apabila :
– Terbukti melakukan TP, atau percobaan melakukan, atau pemberian bantuan TP.
– Tersangka akan melarikan diri.
– Tersangka akan merusak dan menghilangkan Barang bukti.
– Mengulangi TP.
d) Penahanan hanya dapat dikenakan pada TP dengan ancaman kurungan 5 tahun serta TP sebagaimana disebuntukan dalam pasal 21 KUHAP.
e) Jangka waktu penahan 20 hari dan dapat di perpanjang selama 40 hari oleh JPU atas permintaan penyidik POLRI dan apabila diperlukan untuk TP dengan ancaman 9 tahun atau lebih, maka dapat diperpanjang paling lama 2×30 hari oleh ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik.
f) Setelah dilakukan penahanan harus dibuat Berita Acara Penahan dan tersangka harus segera di Periksa dan memberikan tembusan surat perintah Penahan kepada tersangka serta tembusan kepada Keluarga tersangka.

4) Penggeledahan
a) Dasar hukum penggeledahan Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1 KUHAP, pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP, pasal 11, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 75, 125, 126 KUHP.
b) Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala satuan atau pejabat yg ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu.
c) Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan: Laporan Polisi, pengembangan, pemeriksaan BAP, dan Laporan hasil penugasan yg dibuat oleh petugas.
d) Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat ijin ketua Pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.
e) Di dalam melakukan penggeledahan harus disaksikan oleh ketua lingkungan ataupun kades bersama 2 orang saksi dari lingkungan yg bersangkutan apabila penghuni tidak menyetujui.
f) Apabila melakukan penggeledahan Badan terhadap Wanita, harus dilakukan oleh petugas wanita.
g) Dalam 2 hari setelah dilakukan penggeledahan harus dibuat Berita acara penggeledahan dan turunannya diberikan kepada pemilik/penghuni rumah/tempat yg bersangkutan.

5) Penyitaan.
a) Dasar hukum Penyitaan Psal 5 ayat 1 huruf b angka 1 KUHAP, pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP, pasal 11, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ayat 1 huruf a ayat 2,3,4 KUHAP, pasal 46 ayat 1 huruf a dan b KUHAP, pasal 47, 48, 49, 75, 128, 129, 130, 131, 132 ayat 2 ayat 3 ayat 4 KUHAP.
b) Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah kepala satuan atau pejabat yg ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu.
c) Penyitaan dilakukan dengan surat perintah Penyitaan dengan persetujuan ketua PN setempat.
d) Pertimbangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan: Laporan Polisi, pengembangan, pemeriksaan BAP, dan Laporan hasil penugasan yg dibuat oleh petugas serta hasil penggeledahan.
e) Dalam keadaan perlu dan mendesak, karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin ketua PN tetapi terbatas pada benda2 bergerak dan setelah itu baru membuat persetujuan ke PN setempat.
f) Benda-benda yang dapat disita :
– Benda yang dipergunakan untuk TP
– Benda atau tagihan tersangka yang di duga dari hasil TP
– Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan TP
– Benda lain yang ada hubungannya dengan TP .
g) Setelah dilakukan penyitaan kepada pemilik atau kepada orang dari mana benda itu disita harus diberikan tanda Penerimaan. Dan setelah itu dibuat Berita acara penyitaan yang di tanda tangani oleh penyidik dan orang dimana Barang disita serta 2 orang saksi dan turunannya diberikan kepada keluarganya.

c. Bentuk sifat Anarki pelaku atau Gangguan dan penggunaan kekuatan pada upaya paksa.
1) Ambang gangguan: Bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan AG yang belum menjadi anarki, antara lain: membawa senjata (api, tajam); membawa bahan berbahaya (padat, cair dan gas), membawa senjata/bahan berbahaya lainnya (ketapel, kejut), dan melakukan tindakan provokatif (menghasut).
2) Gangguan nyata : bentuk-bentuk gangguan nyata antara lain Perkelahian massal, pembakaran, pengrusakan, pengancaman, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan nyawa orang, penyanderaan, penculikan, sabotase, penjarahaan, perampasan, menghina dan melawan petugas dengan mengunakan senjata atau tanpa senjata.
3) Tahap penggunaan kekuatan Oleh anggota POLRI/ Penyidik.

d. Enam Prinsip Penggunaan Kekuatan, yaitu:
1) Legalitas (harus sesuai hukum)
2) Nessesitas ( penggunaan kekuatan memang perlu diambil)
3) Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan POLRI)
4) Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaiaannya sendiri berdasarkan situasi & kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas)
5) Preventif (mengutamakan pencegahan)
6) Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi)
7) Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan:
a) Kekuatan yang memiliki dampak deteren (berupa kehadiran aparat POLRI atau kendaran dengan atribut POLRI atau lencana)
b) Perintah lisan (ada komunikasi atau perintah, contoh : “POLISI, jangan bergerak ! ” )
c) Kendali tangan kosong lunak (dengan gerakan membimbing atau kuncian tangan yang kecil timbulkan cedera fisik)
d) Kendali tangan kosong keras (ada kemungkinan timbulkan cedera, contoh dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan)
e) Kendali senjata tumpul (Sesuai dengan perlawanan tersangka, berpotensi luka ringan, contoh dengan menggunakan gas air mata dan tongkat polisi)
f) Kendali dengan menggunakan senjata api (tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, masyarakat dan petugas)
g) Enam tingkat perlawanan tersangka atau massa:
– Perlawanan tingkat 1 (contoh diam ditempat dengan duduk ditengah jalan)
– Perlawanan tingkat 2 (berupa ketidak patuhan lisan dengan tidak mengindahkan himbauan polisi
– Perlawanan tingkat 3 (perlawanan pasif dengan tidur di jalan dan diam saja walau duperintahkan bergeser hingga harus diangkat petugas)
– Perlawanan tingkat 4 (bertindak defensif dengan menarik, mengelak atau mendorong)
– Perlawanan tingkat 5 (bertindak agresif dengan memukul atau menyerang korban, petugas atau masyarakat lain)
– Perlawanan tingkat 6 (bertindak dengan ancaman yang dapat sebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas dan masyarakat)
– Dengan mengacu pada prinsip dan level-level tindakan dan perlawanan di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa POLRI dalam melaksanakan tugasnya berupa penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus mempedomani 6 prinsip tadi, menggunakan kekuatan sesuai dengan level ancaman yang dihadapi. Dan apabila tindakan yang lebih lunak sudah tidak efektif lagi, maka penggunaan senjata api merupakan opsi terakhir karena dalam kondisi demikian keselamatan korban, petugas dan masyarakat lain sudah terancam.
11. Pelayanan Lintas Sektoral Dan Wilayah
a. Dasar :
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Pengertian
Lintas Wilayah menurut All About Geografi merupakan suatu unit dari geografi yang dibatasi oleh parameter tertentu dan bagian-bagiannya tergantung secara internal. Para ahli geografi memandang wilayah adalah tiap bagian yang ada di permukaan bumi, dengan wilayah yang paling luas adalah seluruh permukaan bumi. Dalam geografi wilayah permukaan bumi terlalu luas, maka wilayah tersebut dibagi menjadi bagianbagian tertentu. Wilayah dibagi berdasarkan homogenitas tertentu yang membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Tujuan dari dibentuknya pewilayahan adalah untuk menyifatkan dan memberi arti terhadap bermacam-macam wilayah, serta untuk mengetahui adanya kemungkinan pengembangan suatu wilayah . Wilayah menurut konsep penyidikan merujuk pada lokus dan tempus delikti terjadinya suatu perkara tindak pidana dalam wewenang peradilan tindak pidana .

c. Kemampuan
Kemampuan di dalam lintas sektoral dan wilayah dalam proses penyidikan merujuk pada kemampuan pada organisasi berupa :
1) Man/ Manusia dalam kegiatan pelayanan lintas sektoral dan wilayah terdiri atas penyidik, penyidik pembantu dan PNS Polri yang bekerja di Direktorat Reserse Polda Bengkulu. Adapun kemampuan yang dimiliki berupa:
a) Reliability, mencakup dua hal yaitu konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu yang didasari oleh peraturan perundang-undangan. Contoh : Penyampaian panggilan yang tepat waktu dengan memperhitungkan jarak dan alamat yang dipanggil.
b) Responsivenees yaitu kemampuan atau kesiapan para penyidik, penyidik pembantu dan PNS Polri yang bekerja di Direktorat Reserse Polda Bengkulu untuk memberikan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berperkara.
c) Competence yaitu setiap penyidik, penyidik pembantu memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang penyidikan tindak pidana, serta PNS Polri yang bekerja di Direktorat Reserse Polda Bengkulu memahami proses tata administrasi organisasi agar dapat memberikan pelayanan jasa di bidang penyidikan tindak pidana dan administrasi organisasi yang tertata dengan baik.
d) Acces yaitu kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi, fasilitas penyidikan mudah terjangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi mudah dihubungi. Contoh : penggunaan Call Centre dalam pelaporan tindak pidana.
e) Courtesy yaitu sikap yang sopan santun, respek, perhatian dan keramahan para penyidik, penyidik pembantu dan PNS Polri yang bekerja di Direktorat Reserse Polda Bengkulu dalam melakukan kegiatan koordinasi lintas sektoral dan wilayah.

2) Communication yaitu memberikan informasi kepada masyarakat yang berperkara dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti, serta selalu menerima masukan dari masyarakat yang bersifat positif dalam proses pelayanan lintas sektoral dan wilayah.

3) Credibility yaitu jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mentalitas penyidik, penyidik pembantu dan PNS Polri yang bekerja di Direktorat Reserse Polda Bengkulu untuk mencakup menjaga nama baik Direktorat Reserse Umum dan Khusus Polda Bengkulu.

4) Understanding knowing the people yaitu usaha untuk memahami kehendak masyarakat yang berperkara dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Money/ Anggaran
Anggaran yang digunakan di dalam kegiatan bersumber dari anggaran negara yang telah di tetapkan pada setiap kegiatan tahun berjalan dengan volume maupun satuan kegiatan sesuai dengan DIPA yang telah ditetapkan.

e. Material/ Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam kegiatan pelayanan lintas sektoral dan wilayah yang kegunaannya telah terklasifikasi sesuai situasional yang dihadapi, seperti: Kendaraan yang digunakan sesuai dengan situasional pelayanan, pemanfaatan web site dalam proses pengiriman surat, faximile dan telpon terjaga dengan baik, Keamanan dan pengamanan lemari arsip, piranti lunak pendukung (peraturan perundang-undangan yang dimiliki), penetapan HTCK kegiatan, kesiapan buku register dan buku mutasi kegiatan.

f. Metode/ Cara Pelayanan
1) Pelayanan Dalam Wilayah Hukum Peradilan (Internal)
a) Setiap melaksanakan tugas dibekali oleh Surat Perintah Tugas.
b) Melakukan kordinasi dengan satuan kerja pada tingkat Polda dengan Surat Perintah Tugas ditandatangani Dir Reskrim dan satuan fungsi/ sektor pada tingkat Polres dengan Surat Perintah Ditandatangani oleh Kapolres.
c) Atas permintaan satuan kerja yang berkompeten, melakukan pembantuan pada proses pembuktian tindak pidana dalam mendukung scientific crime investigation dengan dukungan anggaran masing-masing satuan kerja.

2) Pelayanan Di Luar Wilayah Hukum Peradilan
a) Setiap melaksanakan tugas dibekali Surat Perintah Tugas.
b) Melaksanakan kordinasi antar polda dengan Surat Perintah Tugas ditandatangani Direktur Reserse dan Kriminal atas nama Kapolda.
c) Melaksanakan kordinasi antar polres dalam wilayah hukum Polda Bengkulu dengan Surat Perintah Ditandatangani oleh Kapolres pada tingkat Polres dan Dir Reskrim pada tingkat Polda.
d) Atas permintaan satuan kerja yang berkompeten, melakukan pembantuan pada proses pembuktian tindak pidana baik pada tingkat pemanggilan, pemeriksaan, upaya paksa dan bantuan teknis penyidikan (scientific crime investigation) dengan dukungan anggaran masing-masing satuan kerja.

IV. Penutup

Demikian Standart Operational Procedur (SOP) pelayanan reserse ini disusun guna dijadikan pedoman bagi para anggota reserse dalam melaksanakan tugas khususnya melayani pelanggan (pelapor, saksi dan tersangka) dibidang Penegakkan Hukum

Bengkulu, OKTOBER 2012
KASAT RESKRIM

HIDAYATULLAH,SH. SIK
A K P NRP. 79101260

hati yang tersakiti, curahan hati yang bimbang (pande) galau tingkat dewa2

sebenarnya apa yang aku cari saat ini, aku berusaha menjauh akan tetapi aku tak mau kehilangan dia, aku berusaha sekali menjaga agar dia tetap cinta pada ku, tapi ternya semua itu tak berarti dimatanya, dia tetap meninggalkan aku,, aku sekarang bimbang galau tingkat dewa, aku bingung dengan hidupku, bingung dengan cintaku, kenapa dia harus meninggalkan ku seperti ini, kalau memang mau meninggalkan ku jangan gini caranya, pilat, pantekImage

ibaratkan dia, dua mata yang berbeda, begitu hatiku sekarang, aku ingin lepas darinya tapi aku tak mau ditinggalkan, dua sisi yang susah dipersatukan, ya allah kenapa semua terjadi seperti ini, aku sakit sekarang.

penanganan kasus

cirta tantang penanganan kasus yang ada di polres bengkulu utara, sudah sangat baik terutama semenjak di tangani oleh kasat yang baru , kami dapat mengungkap 6 kasus ranmor sekaligus,, dan beberapa kasus lainnya, kami juga mengadakan beberapa renovasi ruangan yang di jamin akan membuat anda sekalian yang berkunjung ke ruang sat reskrim polres bu nyaman dan betah berlama-lama